Aturan Penelusuran TRAI: Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (TRAI) telah membantah laporan viral baru-baru ini di berbagai media yang mengklaim penundaan pengiriman Kata Sandi Sekali Pakai (OTP) untuk layanan seperti verifikasi Aadhaar dan perbankan bersih karena aturan ketertelusuran baru yang dimulai pada 1 Desember 2024.
Klaim ini menunjukkan adanya gangguan signifikan terhadap transaksi berbasis OTP karena perubahan peraturan, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pengguna dan bisnis yang mengandalkan otentikasi instan.
Karena transaksi digital sangat bergantung pada OTP, konfirmasi TRAI melegakan konsumen dan perusahaan. TRAI telah menyatakan bahwa penundaan seperti itu diharapkan tidak terjadi karena kerangka peraturan untuk komunikasi yang lancar dan peningkatan keamanan.
Tidak ada penundaan dalam pengiriman OTP – TRAI pic.twitter.com/c6Yu89xi6k
— DoT India (@DoT_India) pada tanggal 29 November 2024
Dalam pernyataannya baru-baru ini pada tanggal 10, TRAI menyatakan: “Ini sebenarnya tidak benar. TRAI telah mengarahkan Otoritas Akses untuk mengembangkan pesan ketertelusuran.” Jangan tunda pesan apa pun”.
TRAI Menjamin Mandat Penelusuran Pesan tidak akan menunda Pengiriman Pesan dan OTP @the_hindu @timesofindia @htTweets @TheLallantop @EconomicTimes @livemint @IndianExpress https://t.co/FpZ9qyDoja
– LAKI-LAKI (@LAKI-LAKI) pada tanggal 29 November 2024
Oleh karena itu berita tersebut palsu, dan dia menyatakan hal tersebut kepada TRAI. Otoritas tersebut lebih lanjut menyebutkan bahwa operator telekomunikasi besar seperti Jio, Airtel, BSNL dan Vodafone Idea telah berkomitmen untuk menyediakan layanan tanpa batas sambil menerapkan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan untuk sistem pesan.
TRAI sebelumnya telah menginstruksikan penyedia telekomunikasi Jio, Airtel, Vodafone Idea, dan BSNL untuk meluncurkan proses pembuatan aturan mulai 1 Desember. Pedoman ini merupakan bagian dari inisiatif berkelanjutan TRAI untuk meningkatkan keamanan siber dan memeriksa spam.
Awal tahun ini, otoritas pengatur menerapkan tindakan tegas terhadap promosi panggilan ilegal, termasuk hukuman seperti pemutusan sumber daya telekomunikasi dan pelanggar branding hingga dua tahun.