Jakarta, VIVA – Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsoeddin selaku Menteri Pertahanan RI (Menhan) yang baru melakukan kunjungan persahabatan ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Cilangkap (Jakarta Timur). .
Baca juga:
Wakil Menteri Dalam Negeri mengultimatum pejabat pemerintah daerah untuk segera menghilangkan birokrasi yang rumit
Kedatangan Menhan Syafri langsung disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan jajarannya dengan acara penyambutan resmi pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Syafri menerima penghargaan militer dan meninjau secara simbolis prajurit bersama Panglima TNI.
Baca juga:
Menteri Pertahanan Syafri memimpin rapat pertama dan meminta dirjen memperbarui program kerja.
Upacara penyambutan ini merupakan bentuk penghormatan atas kunjungan Menteri Pertahanan sekaligus simbol solidaritas dan kerja sama Kementerian Pertahanan dan TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional.
Baca juga:
Prabowo meminta para menterinya menghilangkan birokrasi yang menyulitkan rakyat
Usai meninjau pasukan, Menteri Syafri dan Panglima TNI bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf TNI Udara Marsekal Muhammad Tony Harchono membahas sederet persoalan terkait penguatan. pertahanan.
Dalam diskusi tersebut, Menhan Syafri menekankan tidak hanya pemeliharaan alutsista saja, namun juga pengembangan personel dan perlunya menyusun regulasi reformasi birokrasi pertahanan.
“Kita perlu menyusun kesepakatan reformasi birokrasi pertahanan agar pengembangan personel dan kebijakan pertahanan selaras dengan karakteristik pertahanan,” kata Syafri.
Untuk mengembangkan kepemimpinan di lingkungan TNI, Syafri berharap para perwira muda dapat berperan serta sebagai kelompok pendukung dalam penyusunan kebijakan strategis.
“Langkah ini diharapkan dapat mempersiapkan mereka untuk menduduki posisi-posisi penting di masa depan,” ujarnya.
Dalam pertemuan silaturahmi tersebut turut hadir Wakil Menteri Pertahanan, Plt Sekjen Kemhan P. Irjen Kemhan, serta beberapa pejabat Kemhan dan Mabes TNI.
Halaman selanjutnya
“Kita perlu menyusun kesepakatan reformasi birokrasi pertahanan agar pengembangan personel dan kebijakan pertahanan selaras dengan karakteristik pertahanan,” kata Syafri.